DPRD Berau Ingatkan Ancaman Nyata di Balik Wisata yang Tak Terawat”

img

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Keindahan destinasi wisata Berau selama ini menjadi daya tarik utama yang mendatangkan wisatawan dari berbagai daerah. Sayangnya di balik pesona tersebut, muncul persoalan yang tak kalah penting, yakni fasilitas yang mulai rusak dan lemahnya pengawasan di kawasan wisata.


Kondisi ini mendapat perhatian Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi. Ia mengingatkan bahwa tanpa pengelolaan yang baik, potensi besar sektor pariwisata justru bisa berubah menjadi titik lemah yang merusak citra daerah.

 

Menurut Sumadi, salah satu persoalan mendasar yang perlu segera diselesaikan adalah kejelasan status pengelolaan fasilitas di kawasan wisata. Hingga kini, masih terjadi ketidakpastian apakah fasilitas yang rusak menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) atau telah dialihkan kepada Dinas Pariwisata. Ketidakjelasan ini, kata dia, kerap membuat penanganan menjadi lambat.

 

“Harapan kami kalau sudah diserahkan, maka OPD terkait seperti Dinas Pariwisata bisa segera menganggarkan perbaikan. Untuk kerusakan kecil tidak perlu menunggu proyek besar, langsung saja diperbaiki,” ujarnya baru-baru ini dikantor DPRD Berau Jalan Gatot Subroto Kelurahan sei Bedungun.

 

Ia menekankan bahwa perbaikan fasilitas, khususnya yang bersifat ringan, seharusnya bisa dilakukan secara cepat dan responsif. Penundaan hanya akan memperburuk kondisi di lapangan, sekaligus mengurangi kenyamanan pengunjung. Lebih jauh, Sumadi menyoroti bahwa kualitas pariwisata tidak hanya ditentukan oleh panorama alam, tetapi juga oleh kesiapan fasilitas pendukung. Infrastruktur yang tidak terawat berpotensi menimbulkan kesan negatif bagi wisatawan.

 

“Wisata itu bukan hanya soal pemandangan, tapi juga soal kenyamanan. Kalau fasilitasnya rusak, tentu akan memengaruhi pengalaman pengunjung,” imbuhnya.

 

Selain infrastruktur, ia juga menaruh perhatian pada perilaku pengunjung yang dinilai masih kurang disiplin. Di sejumlah lokasi wisata, masih ditemukan pelanggaran terhadap aturan yang sudah jelas dipasang, seperti duduk di area terlarang atau mengabaikan rambu yang ada. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan melalui papan imbauan saja tidak cukup efektif untuk membangun kesadaran.

“Kalau hanya tulisan larangan, sering diabaikan. Maka perlu pengawasan langsung. Dinas Pariwisata harus rutin turun ke lapangan,” tegasnya.

 

Sumadi menilai, kehadiran petugas di lapangan menjadi faktor penting dalam menjaga ketertiban. Pengawasan aktif tidak hanya berfungsi sebagai kontrol, tetapi juga sebagai bentuk edukasi bagi pengunjung.

 

Ia pun mendorong agar pengawasan dilakukan secara rutin dan terstruktur, bahkan jika perlu setiap hari. Tidak hanya pada siang hari, pengawasan juga dinilai penting dilakukan pada malam hari untuk mengantisipasi potensi pelanggaran.

 

“Kalau perlu setiap malam ada petugas yang berkeliling. Bisa koordinasi dengan Satpol PP. Bahkan kalau ada pelanggaran, bisa didokumentasikan sebagai efek jera,” katanya.

 

Langkah dokumentasi pelanggaran, lanjutnya, dapat menjadi instrumen efektif untuk memberikan peringatan sekaligus meningkatkan kesadaran publik agar lebih tertib saat berwisata. DPRD Berau memandang bahwa pengelolaan kawasan wisata harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

 

Tidak cukup hanya mengandalkan promosi atau keindahan alam, tetapi juga harus diimbangi dengan pemeliharaan fasilitas serta penegakan aturan yang konsisten. Jika tidak segera dibenahi, kondisi ini berpotensi menimbulkan paradoks: destinasi yang terlihat indah di promosi, namun mengecewakan saat dikunjungi secara langsung.

 

Di tengah upaya menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah, Sumadi mengingatkan bahwa pembenahan mendasar seperti ini tidak boleh diabaikan. Sinergi antar instansi, kejelasan tanggung jawab, serta pengawasan yang kuat menjadi kunci agar wisata Berau tetap berdaya saing.

 

“Tentu kita sama-sama tidak menginginkan kita punya potensi besar, tapi tidak dikelola dengan baik. Ini yang harus kita jaga bersama,” pungkasnya.

Dengan berbagai catatan tersebut, DPRD Berau berharap Pemkab Berau dapat bergerak cepat. Sebab, menjaga kualitas pariwisata bukan hanya soal estetika, tetapi juga soal komitmen dalam memberikan pengalaman terbaik bagi setiap pengunjung. (sep/FN/Advertorial)